Imran Nating

Source : Bisnis Indonesia Online 24 november 2009

JAKARTA: PT Anugerah Tapin Persada dalam pailit dinilai tidak kooperatif dalam memberikan data dan dokumen yang diperlukan oleh tim kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit perusahaan tersebut. Imran S. Kristanto, salah satu kurator yang ditunjuk pengadilan untuk mengurus proses kepailitan PT Anugerah Tapin Persada (ATP), mengatakan hingga saat ini tim kurator belum mendapatkan satu pun dokumen yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi aset-aset perusahaan itu. Hal itu, menurut Imran, disebabkan oleh sulitnya menghubungi pihak PT Anugerah Tapin, yakni dua kantor perusahaan itu yang ada di Jakarta ataupun dua kantor lainnya yang berada di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Bahkan, lanjut Imran, tim kurator yang terdiri dari dirinya dan William Edward Daniel telah mendatangi kantor perusahaan di Jalan Batujajar dan Jalan Raden Saleh, tetapi petugas yang ditemui di kedua kantor itu menyatakan tidak ada perusahaan bernama PT Anugerah Tapin Persada di situ. “Ini agak aneh. Sebab, dalam surat permohonan kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung [MA], mereka menggunakan kop surat dengan alamat Jalan Batujajar. Tapi setelah kami cek ke sana, ternyata tidak ada,” ujarnya, dalam rapat antara para kreditur PT Anugerah Tapin dan hakim pengawas Herdi Agusten di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, kemarin.

Lebih lanjut, dia menyebutkan pengetahuan tim kurator mengenai harta pailit yang dimiliki perusahaan yang dinyatakan pailit pada 9 November 2009 itu, hanya berdasarkan pada pantauan mata dan informasi yang didapatkan di lapangan, mengingat belum adanya satu dokumen pun yang diserahkan oleh perusahaan itu. Harta pailit yang baru diketahui tim kurator, katanya, a.l. berupa proyek jalan khusus batu bara sepanjang 28,6 km dan pelabuhan seluas 55 ha yang berada di Kabupaten Tapin, Kalsel, yang saat ini progresnya sudah mencapai 10% dengan proses pembebasan lahan yang hampir 100%.

Imran menambahkan pihaknya telah melaksanakan tugas dengan maksimal, seperti mengiklankan pengumuman pailit di surat kabar, mendatangi kantor PT Anugerah Tapin, di Jakarta dan Kalsel, juga proyek di Kabupaten Tapin. Petugas PT Anugerah Tapin di Kalsel, klaimnya, malah tidak mau menyerahkan dokumen yang diminta oleh tim kurator, dengan alasan dokumen-dokumen yang dimaksud telah dicuri orang dengan bukti berupa laporan ke pihak kepolisian tertanggal 18 Februari 2009.

Resistensi “Di lapangan kami menemukan resistansi yang cukup besar dari debitur pailit [PT Anugerah Tapin] maupun dari orang-orang di sana, sehingga menyulitkan kurator dalam mengumpulkan dokumen-dokumen.” Resistansi dari petugas tersebut, menurutnya, kemungkinan dikarenakan mereka kurang bisa menerima kehadiran kurator, dengan alasan mereka masih menunggu putusan kasasi MA, kendati telah dijelaskan bahwa tugas kurator tetap berjalan walau memori kasasi masih di meja MA. Di bagian lain, dia menyebutkan hingga saat ini pihaknya belum menerima tagihan dari kreditur lainnya, selain para kreditur yang ada dalam putusan pailit yang diputus oleh majelis hakim Sugeng Riyono tersebut.

Dihubungi terpisah, Eddy Mareks Leks, kuasa hukum ATP di persidangan pailit, mengaku sudah tidak lagi mendampingi kliennya itu. “Setelah putusan pailit, kami sudah tidak lagi menjadi kuasa hukum ATP. Jadi kami tidak bisa berkomentar lagi soal ini,” paparnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, pihak ATP telah mengajukan memori kasasi ke MA sejak pekan lalu.

Untuk keperluan itu, ATP telah menunjuk kantor pengacara Lucas, tetapi Bisnis belum berhasil menghubunginya karena telepon seluler yang bersangkutan tidak aktif.

Di lain pihak, kuasa hukum pemohon pailit, Imran Nating, meminta agar tim kurator menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan UU, serta meminta dukungan kepada hakim pengawas. Kemarin, hakim pengawas Herdi Agusten akhirnya menunda jalannya pertemuan antara para kreditur dan tim kurator. Sebelumnya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan pailit PT Anugerah Tapin Persada.

 (elvani@bisnis.co.id/afriyanto@ bisnis.co.id) Oleh Afriyanto & Elvani Harifaningsih Bisnis Indonesia

Source : Bisnis Indonesia Online, Selasa, 10/11/2009

JAKARTA: Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan pailit PT Anugerah Tapin Persada, karena terbukti mempunyai utang yang dapat ditagih dan jatuh tempo kepada PT Thaha Engineering Group senilai sekitar Rp327,09 juta dan Horizon Asia Resources Ltd senilai US$8,75 juta.

“Menyatakan PT Anugerah Tapin Persada pailit dengan segala akibat hukumnya,” ujar Ketua majelis hakim Sugeng Riyono di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, kemarin.

Putusan itu dibacakan dalam sidang kasus permohonan pailit yang diajukan PT Thaha Engineering dan Horizons Asia Resources Ltd (masing-masing selaku pemohon I dan II) terhadap PT Anugerah Tapin Persada selaku termohon, karena perusahaan itu tidak memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo.

Dengan dinyatakan pailit, majelis hakim yang terdiri dari Sugeng Riyono, Yulman, dan Syarifuddin, menunjuk dan mengangkat hakim pengawas Herdi Agusten dan kurator William Edward Daniel untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan sudah memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 UU No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Selain itu disebutkan bahwa semua dokumen yang ditandatangani Rahimullah adalah sah, karena masih menjabat Presdir PT Anugerah Tapin. Hal itu dibuktikan oleh pencabutan SK Menhuk & HAM tentang pengesahan akta notaris terkait hasil RUPS Anugerah Tapin.

Pencabutan SK tersebut disebabkan adanya akta ganda dengan nomor yang sama tetapi dengan isi yang berbeda.

Majelis hakim menyatakan para pemohon berhasil membuktikan dalil-dalilnya. Selain itu terdapat hubungan hukum yang sah antara pemohon I dan termohon, yang akhirnya menimbulkan adanya kewajiban yang belum dipenuhi oleh termohon, yakni sisa tagihan pekerjaan sejumlah Rp327,1 juta.

Termohon juga terbukti mempunyai utang kepada pemohon II US$8,75 juta dan sesuai perjanjian obligasi antara kedua pihak, tagihan dapat dilakukan sebelum jatuh tempo bila telah wanprestasi.

Marsellinus K. Rajasa, kuasa hukum termohon, mengungkapkan kekecewaannya atas putusan pengadilan yang menyatakan pailit Anugerah Tapin. “Kecewa sih kecewa. Tetapi nanti kami pelajari dulu putusannya, jadi belum bisa beri komentar sekarang,” ujarnya kemarin.

Sesuai undang-undang

Di lain pihak, Imran Nating, kuasa hukum para pemohon, menilai pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim sudah sesuai dengan asas UU Kepailitan dan PKPU.

“Semuanya kan akurat. Apalagi termohon sebenarnya tidak pernah membantah mengenai SOCB [obligasi] ini, yang dibantah hanyalah jatuh temponya,” katanya.

Sebelumnya, Thaha Engineering dan Horizon Asia mengajukan permohonan pailit terhadap Anugerah Tapin, karena perusahaan itu dinilai tidak memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo.

Thaha Engineering mengklaim mempunyai tagihan yang jatuh tempo pada 25 Juli 2009 dan 25 Agustus 2009 sebesar masing-masing Rp163,55 juta, sedangkan Horizon Asia mengklaim tagihan yang jatuh tempo pada 26 Agustus 2009 mencapai US$8,75 juta.

Para pemohon juga menyertakan kreditur lain yakni PT Bara Andalan Resources dengan tagihan Rp6,69 miliar, Puskopad “A” DAM VI/Tanjungpura dengan tagihan Rp48 juta, dan PT Hutama Karya (Wilayah III) Rp975 juta.

Pemohon menyebutkan bahwa hubungan hukum pemohon I dan termohon berawal dari Perjanjian Kerja Sama Engineering Supervision and Construction Management Terminal Batubara Rantau, Kalsel pada 1 Juni 2009.

Kerja sama itu dalam hal pengawasan manajemen pembangunan proyek jalan khusus dan pelabuhan khusus batu bara KM 101 sepanjang 28,6 kilometer dan terminal batu bara di Desa Margasari, Kab. Tapin, Kalsel dengan kontrak Rp1,64 miliar. Termohon diklaim belum membayar lunas sisa kewajibannya Rp327,1 juta.

Di bagian lain, pemohon II menyebutkan utang kepada pihaknya muncul akibat perjanjian subordinate option convertible bonds (SOCB) senilai US$8,75 juta pada 9 Juli 2008. Seharusnya, perjanjian tersebut jatuh tempo pada 23 Juni 2013. Namun, jika terjadi wanprestasi dan termohon tidak memperbaiki kondisi wanprestasi itu, pemohon II dapat melakukan pemberitahuan penebusan di mana obligasi yang seharusnya jatuh tempo pada 23 Juni 2013 menjadi 26 Agustus 2009. (elvani@ bisnis.co.id/afriyanto@bisnis.co.id)

Oleh Elvani Harifaningsih & Afriyanto
Bisnis Indonesia

Source : Bisnis Indonesia Online  2 November 2009

JAKARTA: Kementerian Hukum dan HAM diketahui membatalkan akta notaris tentang persetujuan perubahan AD/ART PT Anugerah Tapin Persada (ATP) yang diputuskan dalam RUPS perusahaan tersebut pada 10 Maret.Pembatalan itu dilakukan setelah notaris diketahui menerbitkan dua akta untuk hasil keputusan RUPS tersebut, dengan nomor yang sama tetapi isi yang berbeda.

Perbedaan isi kedua akta tersebut terletak pada perubahan susunan direksi yang masing-masing menyebutkan nama Rahimullah dan Rusman Teguh Santosa sebagai presdir PT ATP.

Pembatalan akta notaris tersebut tertuang dalam surat Dirjen Administrasi Hukum dan Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU.AH.01.01-12 tertanggal 9 Juni 2009.

Surat Dirjen itu mencabut dan menarik SK Menkumham Nomor. AHU.12447.AH.01.02 tahun 2009 perihal persetujuan akta perubahan AD/ART PT ATP No.10 tertanggal 18 Maret 2009 yang dibuat oleh notaris Nelson Eddy Tampubolon.

Menurut Imran Nating, kuasa hukum Horison Asia Resources Ltd, dengan pembatalan tersebut, maka secara hukum akta yang dipakai dan masih sah adalah akta yang dibuat sebelumnya yang menunjuk Rahimullah sebagai Presdir PT ATP.

PT Thaha Engineering dan Horizon Asia mengajukan permohonan pailit terhadap PT Anugerah Tapin karena perusahaan itu tidak memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo.

Menurut Imran Nating, konsekuensi yang timbul dari pembatalan akta notaris itu adalah semua surat perjanjian kerja sama dan dokumen lainnya antara pemohon I dan II (PT Thaha Engineering Group dan Horizon Asia Resources Ltd.) dan termohon (PT ATP) yang ditandatangani oleh Rahimullah secara hukum adalah sah.

“Bukti mengenai akta ganda notaris termasuk surat pembatalan dari Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM telah kami lampirkan dan serahkan bersama dengan bukti-bukti lainnya kepada majelis hakim,” ujarnya kepada Bisnis belum lama ini.

Dihubungi terpisah, kuasa hukum PT ATP, Eddy Marek Leks, mengaku bahwa pihak kuasa pemohon pailit, tidak menyampaikan bukti akta ganda tersebut.

“Setahu saya, kuasa pemohon tidak menyampaikan bukti soal akta ganda itu. Oleh karena itu, saya belum bisa berkomentar untuk masalah ini,” tuturnya kepada Bisnis.

Meski demikian, tuturnya, pihaknya tengah mempersiapkan bukti-bukti serta saksi dari pihak termohon yang akan dihadirkan pada sidang lanjutan 2 November (hari ini) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Saling klaim

Adu pembuktian mengenai status Rahimullah merupakan bagian dari kasus persidangan permohonan pailit terhadap PT ATP yang diajukan oleh PT Thaha Engineering Group dan Horizon Asia Resources Ltd.

Pihak pemohon mengklaim bahwa Rahimullah sudah tidak lagi menjabat presdir PT ATP terhitung sejak 10 Maret 2009. Namun di lain pihak, para pemohon mengklaim Rahimullah masih menjabat, terbukti dengan masih terteranya nama dan tanda tangan yang bersangkutan dalam surat perjanjian kerja sama proyek serta dokumen-dokumen lainnya.

Sidang permohonan pailit terhadap PT ATP ini akan dilanjutkan pada 2 November dengan agenda penyampaian bukti-bukti dan saksi dari pihak termohon. Selanjutnya pembacaan kesimpulan sidang pada 5 November, dan putusan pada 9 November.

Kasus ini bermula ketika PT Thaha Engineering dan Horizon Asia mengajukan permohonan pailit terhadap PT Anugerah Tapin karena perusahaan itu tidak memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo.

Hal ini terkait dengan proyek pembangunan jalan khusus dan pelabuhan khusus batu bara Km 101 sepanjang 28,6 Km dan terminal batu bara di Desa Margasari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

Pemohon I mengklaim mempunyai tagihan yang jatuh tempo pada 25 Juli dan 25 Agustus 2009. Nilai tagihan masing-masingnya Rp163,548 juta, sedangkan pemohon II mengklaim tagihan yang jatuh tempo pada 26 Agustus 2009 sebesar US$8,75 juta.

Horison Asia Resources merupakan pemegang saham PT ATP dengan menguasai 42% saham. Pemegang saham lainnya adalah Silverdale dan Big Jump masing-masing menguasai 40% dan 8% saham.

Horison mengklaim telah menyuntikkan modal ke ATP sebesar US$3 juta, ditambah dengan pinjaman dalam bentuk subordinated optional convertible bond (SOCB) senilai US$8,75 juta.

Meski berstatus sebagai pemegang saham, dalam kasus ini Horison bertindak sebagai kreditur PT ATP untuk SOCB senilai US$8,75 juta tadi. (afriyanto@ bisnis.co.id)

Oleh Afriyanto
Bisnis Indonesia